Kudus, Kamis 9 Oktober 2025 — Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Kudus menghadiri Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus.
Acara ini mengangkat tema “Wadah Aspirasi Menuju Pelayanan Publik Prima” dan digelar di kantor Kesbangpol Kudus, Kamis pagi (9/10/2025).
Forum ini menjadi ajang strategis bagi LDII Kudus bersama unsur pemerintah, pimpinan perusahaan (PT), akademisi dari universitas di Kudus, dan media lokal untuk memperkuat sinergi menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.
LDII Kudus Dorong Ormas Aktif dalam Konsolidasi Sosial
Perwakilan LDII Kudus menilai kegiatan ini penting sebagai ruang partisipatif bagi organisasi masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan aspirasi yang membangun.
LDII menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari gerakan peningkatan ketahanan sosial, toleransi, dan penguatan wawasan kebangsaan di Kabupaten Kudus.
Melalui forum ini, LDII juga mendorong seluruh ormas agar lebih aktif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi isu-isu strategis seperti moderasi beragama, penanganan konflik sosial, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat.
Kesbangpol Kudus Hadirkan Layanan Publik Terpadu
Gambar: Sambutan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus (Sumber: KIM LDII Kudus)
Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Kudus Moch. Zaenuri dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kesbangpol Kabupaten Kudus kini melayani masyarakat baik secara online maupun offline, demi kemudahan dan transparansi pelayanan publik.
“Kesbangpol membuka layanan pelaporan ormas, pendaftaran ormas baru, perizinan penelitian, koordinasi Kuliah Kerja Nyata (KKN), hingga berbagai layanan administratif lain di bidang politik dan kesatuan bangsa,” jelasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kesbangpol untuk menghadirkan pelayanan publik prima dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Perizinan Jadi Upaya Pencegahan Konflik
Gambar: Pemaparan dari Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus (Sumber: KIM LDII Kudus)
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Abu Bakar, menambahkan bahwa perizinan yang dikelola Kesbangpol bukan hanya aspek administratif, tetapi juga bentuk pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial.
“Melalui mekanisme perizinan seperti pembangunan tempat ibadah atau kedatangan orang asing (WNA) Kesbangpol Kabupaten Kudus bisa melakukan pengawasan dan, bila muncul masalah, siap menjadi mediator,” terangnya.
Abu Bakar menegaskan bahwa LDII dan ormas lain memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi sosial di masyarakat agar perbedaan tidak menimbulkan gesekan.
Kesbangpol Terbuka untuk Ormas dan Akademisi Kudus
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Sri Suwanti, juga menegaskan keterbukaan Kesbangpol kepada seluruh ormas dan akademisi.
“Kesbangpol Kabupaten Kudus sangat terbuka bagi organisasi kemasyarakatan yang ingin berdiskusi atau menjalin kerja sama terkait isu-isu politik dalam negeri, khususnya dinamika yang terjadi di Kabupaten Kudus. Kami berkomitmen menciptakan ruang dialog yang sehat, terbuka, dan konstruktif,” ujarnya.
LDII Kudus Siap Bersinergi untuk Kudus yang Harmonis
Gambar: Perwakilan LDII Kudus menghadiri Forum Konsultasi Publik di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus (Sumber: KIM LDII Kudus)
Dalam forum tersebut, LDII Kudus menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan, serta memperkuat sinergi antarormas dan lembaga pendidikan.
LDII menilai kolaborasi seperti ini sangat penting di tengah tantangan sosial dan politik yang semakin kompleks.
Partisipasi LDII dalam forum ini menjadi bukti nyata peran aktif ormas keagamaan dalam memperkuat ketahanan bangsa serta membangun kehidupan bernegara yang harmonis. Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kudus, “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas, dan Sejahtera.”
Visi tersebut menekankan terwujudnya masyarakat yang berkualitas, kreatif, dan inovatif, didukung oleh pemerintahan yang andal dalam pelayanan publik, kehidupan sosial yang toleran, serta ekonomi kerakyatan yang kuat dan berdaya saing tinggi.